LBH Cakra Indonesia Mau Laporkan Dugaan Aliran Dana Demo Limbah di Ciampel

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra Indonesia berencana melaporkan dugaan aliran dana pengkondisian dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan warga Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Karawang. 

Aksi tersebut diinisiasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat dan ditujukan kepada PT IGP di kawasan Kawasan Industri Manufaktur (KIM) terkait pengelolaan limbah.

Direktur LBH Cakra Indonesia, Hilman Tamimi, dalam keterangan resminya pada Rabu, 6 November 2024, menyatakan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan dalam aksi tersebut.

Menurut Hilman, pengelolaan limbah di PT IGP telah dilakukan sesuai kontrak oleh mitra perusahaan, yaitu PT Mulya Jaya.

BACA JUGA:DLHK Karawang Upayakan Solusi Menyeluruh untuk Masalah Sampah dan Pencemaran Citarum

BACA JUGA:Dandadan episode 6: Tanggal Rilis, Sinopsis, Spoiler dan Tempat Nonton

"Keheranan saya melihat fenomena ini membuat saya sangat yakin bahwa ada dugaan aliran dana pengkondisian yang telah diterima oleh oknum-oknum dalam aksi unjuk rasa tersebut," tegas Hilman.

Hilman menduga bahwa aksi demonstrasi ini merupakan rekayasa yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari permasalahan yang sebenarnya. Ia mempertanyakan peran BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Desa (Kades), dan Pemerintah Desa (Pemdes) dalam aksi tersebut.

"Masyarakat Desa Parungmulya harus sadar dan kritis. Jangan mau dibohongi oleh oknum-oknum tersebut. Masyarakat harus punya pemikiran yang kritis dan kalkulatif. Jangan-jangan BPD, LPM, Kades, dan Pemdes membuat suatu rekayasa peristiwa, seolah-olah mendukung warga dengan menjadi otak intelektual demonstrasi karena sesuatu hal yang disembunyikan di masyarakat," ungkap Hilman.

BACA JUGA:KPUD Kota Bekasi Dianggap Hamburkan Uang Negara

BACA JUGA:Hitoribocchi no Isekai Kouryaku episode 7: Sinopsis dan Tempat Nonton

Hilman juga mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan Desa Parungmulya, baik yang bersumber dari anggaran budgeter maupun non budgeter. Ia meminta masyarakat untuk menanyakan alokasi anggaran desa dan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Parungmulya.

"Misalkan, hitung ada berapa perusahaan produktif di KIM. Berapa per bulan atau per tahun perusahaan pengelola limbah itu memberikan kontribusi ke masyarakat melalui pemerintahan desa tersebut? Ketika sudah menjadi pendapatan desa yang sah, pertanyakan kemana saja alokasi penyaluran anggaran tersebut? Apakah sudah sesuai antara ketersediaan anggaran di kas desa dengan kegiatan pembangunan desa?" tanya Hilman.

Hilman melanjutkan, "Terus pertanyakan juga peran Bumdes. Sejauh mana produktivitas Bumdes Parungmulya? Penyertaan modal kegiatan usaha Bumdes dan pendapatan dari hasil produksi Bumdes berapa? Hasil dari pendapatan Bumdes berapa? Penyalurannya kemana saja? Ini penting dikritisi oleh masyarakat Desa Parungmulya."

Sumber: